LEASING ( SEWA GUNA USAHA )

LEASING

(SEWA GUNA USAHA)

A.   PENGERTIAN LEASING

Beberapa pengertian sewa guna usaha atau lebih dikenal dengan istilah Leasing yang dikemukakan oleh beberapa sumber adalah sebagai berikut:

Menurut Financial Accounting Standard Board (FASB 13) :

Leasing adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu.

Menurut The International Accounting Standard (IAS 17) :

Leasing adalah suatu perjanjian di mana pemilik aset atau perusahaan sewa guna usaha (Lessor) menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan kepada penyewa guna usaha (Lessee) dengan imbalan pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu.

Menurut The Equipment Leasing Association (ELA-UK) :

Leasing adalah suatu kontrak antara lessor dengan lessee untuk penyewaan suatu jenis barang atau aset tertentu secara langsung, dari pabrik atau agen penjual oleh lessee. Hak kepemilikan barang tersebut tetap berada pada lessor. Lessee memiliki hak pakai atas barang tersebut dengan membayar sewa dengan jumlah dan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Keputusan bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor Kep. 122/MK/TV/74, Nomor 32/M/SK/2174, Nomor 30/Kpb/I/74 Tanggal 7 Januari 1974

Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala disertai dengan hak pilih bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing)

Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara leasing dengan hak opsi (finance lease) maupun leasing tanpa hak opsi atau sewa guna usaha biasa (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

B. JENIS – JENIS LEASING

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia / PSAK No. 30   jenis-jenis sewa guna usaha adalah sebagai berikut:

1. Finance lease (sewa-guna-usaha pembiayaan).

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha (lessor) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha (lessee) biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan, atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna usaha. Selama masa sewa guna usaha, penyewa guna usaha melakukan pembayaran sewa guna usaha secara berkala dimana jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa (residual value), kalau ada, akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal yang dibiayai serta bunganya, yang merupakan pendapatan sewa guna usaha.

Dalam finance lease ini, lessor hanya merupakan pemilik barang secara hukum, sedangkan lessee merupakan pihak yang menikmati keuntungan ekonomis atas barang tersebut. Sebagai imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut maka lessee akan membayar sejumlah uang yang berupa rental secara berkala kepada lessor.

2. Operating lease (sewa-menyewa biasa).

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewa guna usahakan kepada penyewa guna usaha. Berbeda dengan finance lease, jumlah seluruh pembayaran sewa guna usaha berkala dalam operating lease tidak mencakup jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang modal tersebut berikut dengan bunganya. Perbedaan ini disebabkan karena perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan justru dari penjualan barang modal yang disewa guna usahakan, atau melalui beberapa kontrak sewa guna usaha lainnya.

Dalam sewa-guna-usaha jenis ini dibutuhkan keahlian khusus dari perusahaan sewa-guna-usaha untuk memelihara dan memasarkan kembali barang modal yang disewa-guna-usahakan, berbeda dengan finance lease, perusahaan sewa guna usaha dalam operating lease biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan.

3. Sales-type lease (sewa-guna-usaha penjualan)

Sewa guna usaha jenis ini merupakan transaksi pembiayaan sewa guna usaha secara langsung (direct finance lease) dimana dalam jumlah transaksi termasuk laba yang diperhitungkan oleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha jenis ini seringkali merupakan suatu jalur pemasaran bagi produk perusahaan tertentu.

4. Leverage lease

Transakasi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya tiga pihak, yakni penyewa guna usaha dan kreditor jangka panjang yang membiayai bagian terbesar dari transaksi sewa-guna-usaha.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 mengenai sewa-guna-usaha, transaksi sewa-guna-usaha dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kegiatan sewa-guna-usaha dapat dilakukan secara:

a.       sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease)

b.      sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease)

2. Kegiatan sewa-guna-usaha dengan hak opsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini ditetapkan sebagai lembaga keuangan lainnya.

C. MEKANISME LEASING

Dalam transaksi leasing sekurang-kurangnya melibatkan 4 pihak yang berkepentingan, antara lain:

1.      Lessor

Yaitu perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Dalam finance lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai penyediaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang dan pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengoperasian barang modal tersebut.

2.      Lessee

Yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Dalam finance lease, lessee bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Sedangkan dalam operating lease, lessee bertujuan dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi lessee terhadap kerusakan.

3.      Pemasok

Yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.

4.      Bank atau Kreditor

Dalam suatu perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut tetapi bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Dalam hal ini, tidak tertutup kemungkinan pemasok menerima kredit dari bank.

D.   PENGGOLONGAN PERUSAHAAN LEASING

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan leasing dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, antara lain:

1.      Independent Leasing Company

Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing di mana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya (lessee).

2.      Captive Lessor

Sering juga disebut two party lessor yang melibatkan dua pihak, yaitu:

a)      Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing (subsidiary).

b)      Pihak kedua adalah lessee atau pemakai barang.

Captive Lessor ini akan tercipta apabila pemasok atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya.

3.      Lease Broker atau Packager

Berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing tetapi lease broker ini tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Namun, perusahaan ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing yang tergantung pada apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing.

E. MANFAAT LEASING

Pembiayaan melalui leasing memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

1)      Menghemat modal

2)      Diversivikasi sumber-sumber pembiayaan

3)      Persyaratan yang kurang ketat dan lebih fleksibel

4)      Biaya lebih murah

5)      Off-Balance Sheet

6)      Menguntungkan arus kas

7)      Memperoleh proteksi inflasi

8)      Memperoleh perlindungan akibat kemajuan teknologi dan keusangan

9)      Kesederhanaan dokumentasi

10)  Sumber pelunasan kewajiban

11)  Kapitalisasi biaya

12)  Kemudahan penyusunan anggaran

13)  Pembiayaan proyek skala besar

G.  ASURANSI DALAM KEGIATAN LEASING

Untuk menghindari risiko kerugian yang besar dalam kegiatan leasing, dilibatkan asuransi dalam proses leasing. Oleh karenanya dalam perjanjian kontrak, ditegaskan adanya asuransi yang biasanya ditanggung oleh lessee. Pihak lessee harus menanggung premi asuransi dengan alasan lessee adalah pihak yang mengerti seluk beluk barang modal yang digunakan dan pihak lessor hanya mendapatkan keuntungan dari selisih antara biaya dana dengan tingkat bunga yang ditawarkan kepada lessee.

H.    PEMBAYARAN SEWA GUNA USAHA

Besarnya uang sewa yang dibayarkan oleh lessee terdiri dari unsur bunga dan cicilan pokok yang jumlahnya selalu berubah-ubah. Pembayaran bunga tersebut akan semakin kecil sejalan dengan penurunan saldo. Pembayaran sewa dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

a.       Pembayaran di muka (payment in advance)

Pembayaran angsuran pertama dilakukan pada saat realisasi. Angsuran ini hanya mengurangi utang pokok karena saat itu belum dikenakan bunga.

b.      Pembayaran sewa di belakang (payment in arrears)

Angsuran dilakukan pada periode berikutnya setelah realisasi. Angsuran ini mengandung unsur bunga dan cicilan pokok.

Besarnya pembayaran sewa pada setiap periode ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini:

a.       Nilai barang modal

b.      Simpanan jaminan

c.       Nilai sisa

d.      Jangka waktu

e.       Tingkat bunga

I.      FLEKSIBILITAS DALAM LEASING

Aktivitas sewa guna usaha memberikan banyak kemudahan dan fleksibilitas bagi pihak lessee. Fleksibilitas tersebut dapat dilakukan dengan membuat skema-skema khusus dalam pembiayaan sewa guna usaha antara lain:

1.      Step lease

Step lease adalah suatu kontrak leasing yang memungkinkan pihak lessee melakukan pembayaran baik dalam rangka untuk meningkatkan maupun untuk mengurangi atau menurunkan jangka waktu leasing guna mengatasi keterbatasan arus kas lessee.

2.      Skipped payment lease

Skipped payment lease adalah perjanjian atau kontrak leasing yang menghendaki pihak lessee untuk melakukan pembayaran selama periode atau bulan-bulan tertentu tahunnya.

3.      Swap lease

Swap lease memungkinkan lessee untuk melakukan penukaran atas barang yang di sewa apabila barang tersebut mengalami kerusakan dan atau memerlukan perbaikan dan penggantian komponen tertentu, di mana penukaran dengan barang lain yang sejenis selama barang tersebut diservis untuk menghindari penambahan biaya pemeliharaan dan penundaan.

4.      Upgrade lease

Upgrade lease memberikan pilihan yang lebih fleksibel bagi lessee yang memungkinkan untuk meminta tambahan barang leasing guna meningkatkan kapasitas atau efisiensi.

5.      Master lease

Lessor memberikan lease line credit yang memungkinkan lessee untuk menambah barang atau peralatan untuk disewa, dengan persyaratan yang sama seperti kontrak sebelumnya tanpa perlu dilakukan negosiasi dan perjanjian kontrak leasing baru.

6.      Short term or experimental lease

Perjanjian atau kontrak leasing kadang-kadang dilakukan dengan jangka waktu yang relatif pendek atau diberikan masa percobaan penggunaan barang yang disewa. Selama jangka waktu tersebut lessee akan memutuskan apakah barang tersebut akan disewa sampai dengan jangka waktu yang diinginkan dan yang lebih penting, apakah barang tersebut memberikan dan meningkatkan keuntungan lessee atau tidak. Hal ini akan menghilangkan risiko spekulasi bagi lessee dalam usaha meperoleh suatu barang atau aset.   

J.   PERKEMBANGAN LEASING DI INDONESIA

Kegiatan usaha leasing baru diperkenalkan pada tahun 1974 dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor Kep. 122/MK/IV12/1974, dan Nomor 301 Kpb/I174 tertanggal 7 Januari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Selanjutnya, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 6491MK1IV/5/1974 tertanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara perizinan dan kegiatan usaha leasing di Indonesia.

Untuk mendukung perkembangannya, Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 650/MK/IV/511974 tertanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea materai terhadap usaha leasing. Dengan dikeluarkannya kebijaksanaan deregulasi 20 Desember 1988 atau disebut Pakdes 20 1988 kegiatan usaha leasing termasuk dalam perusahaan pembiayaan.

Di samping itu, Keppres Nomor 61 Tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 merupakan bagian dari Pakdes 88 di mana lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Ketentuan minimum modal disetor untuk pendirian suatu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha leasing diatur dalam Pakdes 20 Tahun 1988 dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Tanggal 20 Desember 1988, di mana jumlah modal disetor atau simpanan wajib dan pokok ditetapkan sebagai berikut:

1.      Perusahaan swasta nasional sebesar Rp. 3 miliar

2.      Perusahaan patungan Indonesia-Asing sebesar Rp. 10 miliar

3.      Koperasi sebesar Rp. 3 miliar

Munculnya lembaga leasing merupakan alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini mereka cenderung menggunakan dana rupiah tunai untuk kegiatan operasional perusahaan. Melalui leasing mereka bisa memperoleh dan untuk membiayai pembelian barang – barang modal dengan jangka waktu pengembalian antara 3 -5 tahun atau lebih.

PENDAPATAN NASIONAL, PERTUMBUHAN DAN STRUKTUR EKONOMI INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang 

Salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk menilai kondisi perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaan agregat, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, serta tingkat kemakmuran yang dicapai (Sukirno, 2008, p55).

Selain itu, data pendapatan nasional yang telah dicapai dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang perekonomian negara tersebut pada masa yang akan datang. Prediksi ini dapat digunakan oleh pelaku bisnis untuk merencanakan kegiatan ekonominya di masa depan, juga untuk merumuskan perencanaan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan negara di masa mendatang (Sukirno, 2008, p57).

1.2  Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam makalah ini, antara lain :

1.    Pengertian dan elemen pendapatan nasional

2.    Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

3.    Struktur Ekonomi Indonesia

1.3  Tujuan

Adapun tujuan dibuatnya makalah ini adalah untuk :

1.    Mengetahui pengertian dan elemen pendapatan nsional

2.    Mengetahui pertumbuhan ekonomi Indonesia

3.    Mengetahui  struktur ekonomi Indonesia

1.4 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah menggunakan metode pustaka yaitu penulis menggunakan media pustaka dalam penyusunan makalah ini.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Pendapatan Nasional

Pendapatan nasional dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara (Sukirno, 2008, p36). Pengertian berbeda dituliskan dengan huruf besar P dan N, dimana Pendapatan Nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu (Sukirno, 2008, hal: 36).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pendapatan nasional adalah adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun.

2.2 Konsep Pendapatan Nasional

           

Ada beberapa istilah dalam pendapatan nasional, antara lain:

a.       Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk domestik bruto (Gross Domestic Product) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan. Barang-barang yang dihasilkan termasuk barang modal yang belum diperhitungkan penyusutannya, karenanya jumlah yang didapatkan dari GDP dianggap bersifat bruto/kotor atau disebut juga dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa final yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode (Mankiw, 2006, hal : 6), meliputi faktor produksi milik warga negaranya sendiri maupun milik warga negara asing yang melakukan produksi di dalam negara tersebut.

b. Produk Nasional Bruto (GNP)

Produk Nasional Bruto (Gross National Product) atau PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara (nasional) selama satu tahun; termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara tersebut atau disebut juga dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) merupakan nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut, termasuk nilai produksi yang diwujudkan oleh faktor produksi yang digunakan di luar negeri, namun tidak menghitung produksi yang dimiliki penduduk atau perusahaan dari negara lain yang digunakan di dalam negara tersebut (Sukirno, 2008,  hal : 35).

RUMUS untuk menghitung GNP
GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri

c. Produk Nasional Neto (NNP)

Produk Nasional Neto (Net National Product) adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal (sering pula disebut replacement). Replacement adalah penggantian barang modal/penyusutan bagi peralatan produksi yang dipakai dalam proses produksi umumnya bersifat taksiran sehingga mungkin saja kurang tepat dan dapat menimbulkan kesalahan meskipun relatif kecil.

RUMUS menghitung NNP
NNP = GNP – Penyusutan

d. Pendapatan Nasional Neto (NNI)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Besarnya NNI dapat diperoleh dari NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penjualan, pajak hadiah, dan lain-lain.

RUMUS :
NNI = NNP – Pajak tidak langsung

e. Pendapatan Perseorangan (PI)

Pendapatan perseorangan (Personal Income) adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan perseorangan juga menghitung pembayaran transfer (transfer payment). Transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi tahun ini, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu, contoh pembayaran dana pensiunan, tunjangan sosial bagi para pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah, dan sebagainya.

Untuk mendapatkan jumlah pendapatan perseorangan, NNI harus dikurangi dengan pajak laba perusahaan (pajak yang dibayar setiap badan usaha kepada pemerintah), laba yang tidak dibagi (sejumlah laba yang tetap ditahan di dalam perusahaan untuk beberapa tujuan tertentu misalnya keperluan perluasan perusahaan), dan iuran pensiun (iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak lagi bekerja).

RUMUS :
PI = (NNI + transfer payment) – (Laba ditahan + Iuran asuransi + Iuran jaminan sosial + Pajak perseorangan )

f. Pendapatan yang siap dibelanjakan (DI)

Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income) adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income (PI) dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung (direct tax) adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan.

RUMUS :
DI = PI – Pajak langsung

2.3  Metode penghitungan pendapatan nasional

Perhitungan pendapatan nasional dimulai dengan Produk Domestik Bruto. PDB itu sendiri dapat dihitung atau diukur dengan tiga macam pendekatan yaitu:

a.    Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi PDB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Unit-unit produksi yg dimaksud secara garis besar dipilah-pilah menjadi 11 sektor atau lapangan usaha, yaitu:

1.   Pertanian   

2.   Pertambangan dan penggalian

3.   Industri pengolahan   

4.   Listrik, gas dan air minum   

5.   Bangunan             
6.   Perdagangan

7.   Pengangkutan dan komunikasi

8.   Bank dan lembaga keuangan lainnya

9.   Sewa rumah

10. Pemerintah

11. Jasa-jasa

b.    Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan PDB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor yang turut serta dalam proses produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. Balas jasa yang dimaksud meliputi upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan.

c.    Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran PDB adalah jumlah seluruh komponen permintaan akhir meliputi:

1.      Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari keuntungan

2.      Pembentukan modal tetap domestik bruto dan perubahan stok

3.      Pengeluaran konsumsi pemerintah

4.      Ekspor neto (yaitu ekspor dikurangi impor) dalam jangka waktu setahun

2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Prof. Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukannya. Definisi ini memiliki  tiga komponen yaitu :

a.       Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus menerus persediaan barang;

b.      Teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; dan

c.       Penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di wilayah tersebut.

Untuk dapat meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang harus dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pada awal pembagnunan ekonomi suatu Negara, umumnya perencanaan pembangunan eknomi berorientasi pada masalah pertumbuhan. Untuk Negara-negara seperti Indonesia yang jumlah penduduknya sangat besar dan tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ditambah kenyataan bahwa penduduk Indonesia dibawah garis kemiskinan juga besar, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan lajunya harus jauh lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk agar peningkatan pendapatan masyarakat perkapita dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan program pembangunan sosial.

2.5  Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.

Dimaksudkan dengan sektor ekonomi yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian sebagian terbesar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Sektor ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi, yang menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.

Struktur ekonomi sebuah negara dapat dilihat berdasarkan empat macam sudut tinjauan yaitu:

1.    Tinjauan makro-sektoral

Sebuah perekonomian dapat berstruktur, misalnya agraris (agricultural), industrial (industrial), atau niaga (commercial), tergantung pada sektor produksi apa/ mana yang menjadi tulang punggung perekonomian yang bersangkutan.

2.      Tinjauan keruangan (spasial)

Suatu perekonomian dapat dinyatakan berstruktur kedesaan/tradisional dan berstruktur kekotaan/modern. Hal itu bergantung apakah wilayah pedesaan dengan teknologinya yang tradisional yang mewarnai kehidupan perekonomian itu, ataukah wilayah perkotaan dengan teknologinya yang sudah relatif modern yang mewarnainya.

3.    Tinjauan penyelenggaraan kenegaraan

Suatu perekonomian dapat menjadi perekonomian yang berstruktur etatis, egaliter, atau borjuis. Tergantung pada siapa atau kalangan mana yang menjadi pemeran utama dalam perekonomian yang bersangkutan.

4.      Tinjauan birokrasi pengambilan keputusannya

Dengan sudut tinjauan ini dapat dibedakan antara struktur ekonomi yang sentralistis dan yang desentralistis.

Ditinjau secara makro-sektoral struktur ekonomi Indonesia sesungguhnya masih dualistis. Sumber mata pencaharian utama sebagian besar penduduk masih sektor pertanian. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut masih agraris. Akan tetapi penyumbang utama pendapatan nasional adalah sektor industri pengolahan. Dalam kaitan ini berarti struktur tersebut sudah industrial. Semua itu berarti bahwa secara makro-sektoral ekonomi Indonesia baru bergeser dari struktur agraris ke struktur yang industrial.

Pergeseran struktur ekonomi secara makro-sektoral ini senada dengan pergeserannya secara spasial, perekonomian telah bergeser dari semula berstruktur kedesaan/tradisional menjadi kini berstruktur kekotaan/modern. Kemajuan perekonomian di  kota-kota jauh lebih pesat daripada di desa-desa. Porsi penduduk yang tinggal di kawasan pedesaan menjadi lebih sedikit bukan semata-mata karena urbanisasi, tetapi juga karena mekar dan berkembangnya kota-kota. Kehidupan sehari-hari yang semakin modern tercermin tidak saja dari perilaku konsumsi masyarakat, tapi juga dari teknologi produksi yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan.

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

Pendapatan nasional adalah adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama satu tahun.

Ada beberapa istilah dalam pendapatan nasional, antara lain: Produk domestik bruto (Gross Domestic Product), Produk Nasional Bruto (Gross National Product), Produk Nasional Neto (Net National Product), Pendapatan Nasional Neto (Net National Income), Pendapatan perseorangan (Personal Income), dan Pendapatan yang siap dibelanjakan (Disposable Income).

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu wilayah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP riil di wilayah tersebut.

Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian.

Struktur ekonomi yang tengah kita hadapi saat ini seseungguhnya merupakan suatu struktur yang transisional. Kita sedang beralih struktur yang agraris ke industrial  dari struktur yang etatis ke borjulis, dari sturktur yang kedesaan/tradisional ke kotaan/modern, sementara dalam hal birokrasi dan pengambilan keputusan mulai desentralis

3.2  Saran

Meningkatnya pendapatan nasional memang suatu prestasi yang baik. Akan tetapi bukan berarti kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakat mengikuti begitu saja. Untuk itu pemerintah harus lebih memaksimalkan pemerataan dalam mendistribusikan pendapatan, agar tidak terjadi gap (kesenjangan) di dalam tingkat kehidupan masyarakat yang berakibat munculnya suatu ketegangan. Berharap agar pemerintah Indonesia tanggap terhadap kondisi perekonomian masyarakat di negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

Sukirno Sadono. 2008. Mikro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Mankiw Gregory, 2006 Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Ketiga, Salemba Empat

Jakarta.